Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas dan wewenang BPD adalah :

1. – Memprakarsai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan bersama Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa;
2. – Menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam hal pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru;
3. – Menerima Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan tertulis dari Kepala Desa disetiap akhir tahun anggaran;
4. – Memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir;
5. – Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
6. – Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
7. – Menyelenggarakan musyawarah desa dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
8. – Melaporkan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat;
9. – Menerima Laporan Nama Calon Kepala Desa Terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menyampaikannya kepada Bupati melaui Camat;
10. – Mengusulkan, membahas dan menyepakati Peraturan Desa;
11. – Membahas musyawarah bersama Kepala Desa tentang Rancangan APBDes yang diajukan oleh Kepala Desa;
12. – Menyelenggarakan dan ikut serta dalam musyawarah desa bersama Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. – Membahas pengelolaan kekayaan milik desa bersama Kepala Desa berdasarkan Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa;
14. – Menerima hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dari masyarakat desa;
15. – Memberikan pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
16. – Mengikuti sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan dari Bupati;
17. – Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya;

Badan Permusyawaratan Desa berhak:
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas
dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan
gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. menyerap, menampung, menghimpun, dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan
pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat
masyarakat Desa; dan
f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja
dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah/janji jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g. sebagai pelaksana proyek Desa;
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Ketua          : Sudiarto
Sekretaris  : Mutiara

Anggota     : Casmito
Anggota     : Kawiyah Puji Haryanti
Anggota     : Cayono